Energipos.com/Tambang/Kebijakan

shadow

Rekomendasi Ijin Ekspor dan Komitmen Pembangunan Smelter

ENERGIPOS.COM, JAKARTA-Pemerintah cukup tegas kepada PT Freeport Indonesia dengan belum memberikan perpanjangan ijin ekspor yang berakhir hari ini.  Rekomendasi ijin ekspor dari Kementerian ESDM diperlukan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mendapatkan ijin ekspor dari Kementerian Perdagangan.

Ijin ekspor diperlukan karena konsentrat tembaga masih boleh diekspor  hingga 2017 tetapi dengan persyaratan tertentu, antara lain melaporkan perkembangan pembangunan smelter dan menyelesaikan komitmen jaminan kesungguhan sesuai tahapan yang ditentukan.

Tujuan persyaratan ini sesungguhnya baik agar  kebijakan hilirisasi terus bergerak sebagaimana diharapkan dan  perusahaan serius dalam menyiapkan smelter dan tidak lagi mengekspor bahan mentah pada tahun 2017.

 

Ada dua persyaratan prinsipil yang harus dilakukan untuk mendapatkan perpanjangan ijin ekspor sebagaimana tertuang dalam Permen ESDM 11/2014 tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan pemurnian, yaitu penyelesaian jaminan kesungguhan untuk membangun smelter dan bahwa kemajuan pembangunan smelter  harus mencapai paling sedikit 60% dari target setiap 6 bulan.

Menurut Menteri ESDM, sebagaimana dilaporkan dalam energipos.com  edisi kemarin, Pemerintah masih menunggu PTFI melakukan pembayaran terhadap sisa komitmen sebesar USD 80 juta dan yakin bahwa PTFI akan segera melunasinya dalam minggu ini.

Kegiatan pertambangan tembaga PTFI di Papua memang berskala besar dan karena itu berdampak terhadap tenaga kerja dan penerimaan negara dan daerah oleh sebab itu Pemerintah terkesan hati-hati dalam menyikapi perkembangan tersebut.

Belum lagi, renegosiasi dengan PTFI yang belum tuntas. PTFI ingin mendapatkan kepastian perpanjangan secepatnya tanpa perlu menunggu 2 tahun sebelum kontrak berakhir karena akan menyulitkan mereka  untuk melakukan investasi skala besar khususnya untuk tambang bawah tanah.

Setelah PTFI, maka Pemerintah boleh jadi akan menghadapi persoalan yang sama dengan PT Newmont Nusa Tenggara yang juga diberikan ijin ekspor konsentrat.

Belum tuntasnya penyelesaian komitmen PTFI tentu harus dicermati dengan baik, namun Pemerintah juga perlu melihat kondisi makro ekonomi nasional serta kondisi pasar komoditas tambang saat ini juga belum pulih dan harga komoditas tambang cenderung melemah.

 

Sehingga perlu dikaji soal prosentase penyelesaian komitmen barangkali bisa dinegosiasikan sejauh “s curve”nya bisa dikejar dalam 6 bulan kedepan. Namun yang harus dipastikan dan tidak ada toleransi  lagi adalah bahwa mulai 2017 tidak ada lagi konsentrat tembaga yang diekspor, apapun alasannya.

Untuk hal ini Pemerintah harus lebih banyak berbicara dengan Pemda dan masyarakat Papua untuk mengantisipasi seluruh kemungkinan jauh sedari awal, dan daerah  juga perlu bersama-sama mendorong perusahaan untuk menyegerakan pembangunan smelter baik yang di Gresik maupun di Papua sesuai jadwal. B hutabarat

Baca Juga