Energipos.com/Tambang/Kebijakan

shadow

Tak Gentar, Pemerintah Siap Hadapi Newmont

“Kalau mengajukan arbitrase kita siapin. Langkahnya kita siapin,” kata Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri ESDM di Jakarta Jumat (4/7/2014). Ditegaskan pemerintah dipastikan tidak akan melunak menjalankan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambagan dan Minerba . Menurut Susilo, pemerintah akan terus menegakan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pengolahan dan pemurnian didalam negeri.”Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bagi kita nomor satu, masa kita melanggar Undang-Undang nggak bisa dong,” kata dia. Seperti diketahui, tiga hari lalu PT NNT dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV), mengajuan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor mineral. Kebijakan ini dinilai merugikan. Menurut Presiden Direktur PT NNT Martiono Hadianto ketentuan baru terkait ekspor, bea keluar, serta larangan ekspor konsentrat tembaga tidak sesuai dengan Kontrak Karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda. Dalam gugatan arbitrase yang diajukan kepada The International Center for The Settlement of Investment Disputes, PTNNT dan NTPBV bermaksud untuk memperoleh ijin untuk dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga. Tujuannya agar kegiatan tambang Batu Hijau dapat dioperasikan kembali.(bob)

Baca Juga