Energipos.com/Tambang/Kebijakan

shadow

Semua Kontrak Karya Berubah Menjadi IUP

“Kalau sudah IUP pemerintah punya sifat priveledge. Contohnya soal royalti bisa dinaikkan dan turunkan. Waktu di KK kan ada kesepakatan, tidak bisa asal mengubah,” kata R Sukhyar, Dirjen Minerba, KESDM di Jakarta beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, berdasarkan IUP maka pemerintah bisa intervensi menghentikan izin pengelolaan tambang jika ditemukan hal yang tak sesuai ketentuan teknis. Artinya, sebagai pemberi ijin pemerintah memiliki kewenangan mutlak terhadap pihak yang diberikan ijin mengusahakan sumber daya mineral tambang. Selain itu R Sukhyar juga menilai, melalui bentuk mekanisme IUP ini ancaman arbitrase juga tidak akan terjadi. Sebab, hal-hal yang berkaitan dengan perubahan mekanisme dalam pengelolaan tambang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha. “Tidak ada risiko arbitrase. Semua hal yang berkaitan dengan teknis itu harus diikuti, sementara kalau KK kan harus ada pembicaraan dan negosiasi,” papar R Sukhyar yang terlibat langsung dalam penyusunan UU Minerba ini.(ris)

Baca Juga