Energipos.com/Tambang/Kebijakan

shadow

Pemerintah Permudah Izin Pertambangan Mineral dan Batubara

ENERGIPOS.COM, JAKARTA - Untuk mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus melakukan penyederhanaan perizinan sektor energi dan sumber daya mineral. Menteri ESDM Ignasius Jonan kembali menandatangani aturan penyederhanaan perizinan pengelolaan sektor pertambangan melalui Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Semangat yang dibawa oleh Permen ESDM 34/2017 adalah dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan pengelolaan pertambangan agar lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Penyederhanaan dilakukan tidak hanya melalui penggabungan izin, pengurangan persyaratan dan penghapusan izin, melainkan juga pengurangan waktu dan efisiensi proses birokrasi. Berikut beberapa poin penyederhanaan yang dimuat dalam Permen ESDM 34/2017. seperti dikutip dari laman ESDM, Rabu (27/9). Pertama, sebelumnya kegiatan pengangkutan dan penjualan yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) wajib memiliki IUP OP khusus Pengangkutan dan Penjualan. Namun, dengan terbitnya Permen ini hanya dibutuhkan Tanda Registrasi dan penerbitannya diumumkan melalui website Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dalam 8 hari kerja sejak permohonan diajukan. Kedua, saat ini permohonan IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian tidak lagi memerlukan Izin Prinsip dan sebagian persyaratan administratif, teknis dan finansial dihapuskan. Aturan yang lama mewajibkan persyaratan Izin Prinsip yang berlaku selama 3 tahun sebelum diterbitkan IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian. Ketiga, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sebelumnya wajib dimiliki pelaku usaha jasa pertambangan non inti, sekarang tidak diperlukan lagi dan digantikan dengan Tanda Registrasi yang proses pengajuannya akan selesai dalam 8 hari kerja.(bh, foto ptba)

Baca Juga